Bandar Lampung Menjadi Kota Terbaik Sensus Penduduk Online

Wali Kota Bandar Llampung Herman HN menerima penghargaan dari BPS Pusat sebagai Kota dengan Capaian Sensus Penduduk Terbaik," penghargaan tersebut diserahkan oleh kepala BPS Provinsi Lampung Faizal Anwar. Selasa. (18/8/2020). (Foto: ANTARA)

Berita Baru, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai Kota Terbaik Sensus Penduduk Online dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Selasa (18/8).

“Kami tentunya berterima kasih kepada pemkot Bandar Lampung karena telah menyelesaikan sensus penduduk online dengan angka 33 persen melebih target 22 persen yang telah ditetapkan oleh pusat,” kata Kepala BPS Provinsi Lampung Faizal Anwar dikutip dari Lampost.co, Selasa (18/8).

Faizal mengatakan bahwa sensus penduduk ini belum lah selesai dan akan dilanjutkan pada September 2020 secara langsung dari pintu ke pintu warga. Sehingga memang diperlukan dukungan kembali dari Pemkot untuk mensukseskannya.

“Ini kan baru 33 persen yang telah melakukan sensus melalui online jadi untuk warga yang belum sensus akan didata pada September dan kami butuh dukungan dari pemerintah agar semuanya dapat melakukan sensus tanpa terkecuali,” jelasnya.

Sensus penduduk, Lanjut Faizal secara langsung ini pastinya akan ada sedikit masalah sebab sedang dalam masalah pandemi Covid-19. Sehingga dibutuhkan pula kesadaran masyarakat untuk dapat merespon dengan baik dengan memberikan data-data mereka dengan benar kepada petugas.

Berita Terkait :  Banser Way Kanan Pengalaman Mengawal Syekh Ali Jaber

“Tentunya petugas kami nanti akan dilengkapi dengan tanda pengenal, dan Alat Pelindung Diri (APD) dan akan dilakukan tes cepat dulu sehingga benar-benar aman dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Faizal berharap pelaksanaan sensus penduduk secara langsung ini jangan sampai ada satu orang pun di Bandarlampung yang tidak terdata. Karena dari situ akan didapatkan data utuh berapa jumlah warga yang ber KTP Kota Bandarlampung dan bukan serta berapa yang sudah memilki KTP dan belum.

“Karena dari data-data itu nantinya pemerintah akan membuat kebijakan, jadi jangan pula menyalahkan pemerintah ketika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan sebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi,” kata dia.

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini